Prospek bisnis penerbangan nasional beberapa tahun ke depan masih menjanjikan. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mencatat kinerja positif dan letak geografis.

Seperti diketahui,Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas berbagai gugusan pulau.Selain itu,jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Dua faktor tersebut adalah hal dasar masih menjanjikannya prospek bisnis penerbangan di Indonesia ke depan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan letak geografis yang terpisah antara kepulauan, maka potensi dari bisnis penerbangan masih terbuka lebar.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Emirsyah Satar, tekad pemerintah yang ingin mengembangkan dan mempercepat perekonomian di luar Pulau Jawa melalui koridor-koridor ekonomi menjadi peluang bagi industri penerbangan.“Konektivitas antarpulau pasti membutuhkan transportasi yang cepat,dan itu hanya bisa dilakukan melalui penerbangan,” kata Emirsyah Satar kepada SINDO di Jakarta, belum lama ini.

Namun, ujar Emirsyah Satar, bisnis penerbangan nasional juga mempunyai beberapa tantangan maupun kendala yang datang dari berbagai lini.Dia menyebutkan,di antaranya terkait dengan peraturan perundang- undangan dari pemerintah untuk industri penerbangan maupun berbagai regulasi bagi perusahaan penerbangan. “Salah satu yang membebani kami adalah adanya pajak impor spare part (suku cadang) pesawat.


Meskipun tidak dibebankan secara langsung,namun pajak pertambahan nilai (PPN)-nya yang sebesar 10% juga cukup memberatkan,” kata Emirsyah Satar kepada SINDO di Jakarta,akhir pekan lalu. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, suku cadang pesawat dibebaskan dari pajak.Namun perusahaan penerbangan setiap tahunnya diwajibkan untuk menyampaikan daftar spare part tersebut kepada pemerintah untuk pembebasan pajaknya yang diperkirakan sekitar 16–17%.

Namun menurut Emir, maskapai tetap harus menanggung PPN sebesar 10% dari pajak suku cadang tersebut atau sekitar 1,6–1,7%. “Memang tidak dikenakan pajak barang impor, cuma kita harus mengajukan surat pembebasan pajaknya setiap tahun,belum lagi beban PPN sebesar 10%. Kalau ini dihapuskan, maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional yang bisa juga mengurangi harga tarif,” ujar Emirsyah Satar yang juga menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk.

Tantangan lainnya bagi maskapai penerbangan nasional yaitu disepakatinya program liberalisasi penerbangan Asia Tenggara atau ASEAN Open Sky (AOS) pada 2015.Dalam kesepakatan ini,Kementerian Perhubungan membuka peluang bagi maskapai asing (di Asia Tenggara) bebas untuk melakukan penerbangan ke lima bandara di Indonesia.

Kelima bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Kuala Namu (Medan),Bandara Ngurah Rai (Denpasar), Bandara Juanda (Surabaya), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar). Hal ini mengubah ketentuan perjanjian penerbangan sebelumnya, di mana kedua negara diharuskan melakukan perjanjian kesepakatan udara (air service agreement). Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal INACA Syafril Nasution menyatakan,adanya perjanjian AOS hanya akan menguntungkan maskapai asing.

Pasalnya, Indonesia terlalu banyak memberikan pilihan bandara untuk disinggahi maskapai asing. Padahal, negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Singapura masing-masing hanya memberikan satu pilihan bandara untuk dikunjungi maskapai penerbangan nasional. “Paradigma yang berkembang saat ini yaitu adanya keyakinan bahwa dengan adanya AOS akan mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang notabene menghasilkan devisa untuk negara.

Namun kenyataannya belum tentu begitu juga,bisa jadi sebaliknya warga Indonesia semakin banyak bepergian ke luar negeri,” kata Syafril Nasution. Meskipun demikian, kata Syafril Nasution, ada juga rute penerbangan yang potensial menarik wisatawan,seperti dari Jepang menuju Denpasar,Bali.“Dari sekitar 3 juta penumpang, 80% adalah wisatawan asing,” kata CEO PT Indonesia Air Transport Tbk itu dalam kesempatan yang sama.

Terkait korelasi pembukaan rute penerbangan dari mancanegara dan peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia, Emirsyah Satar punya pendapat yang sama dengan Syafril Nasution. Emirsyah mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya untuk rute penerbangan ke Timur Tengah, dari total penumpang yang mencapai 1,5 juta tahun lalu, hanya 10% atau sekitar 150.000 yang merupakan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Selebihnya tenaga kerja Indonesia yang mudik ke Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Bidang Penerbangan Tidak Berjadwal (charter) INACA Bayu Sutanto menambahkan, tantangan lain yang juga akan diemban perusahaan penerbangan nasional, yaitu pemberlakuan Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam Pasal 118 ayat 2 dijelaskan,setiap maskapai niaga berjadwal harus mengoperasikan 10 unit pesawat. Pesawat tersebut minimal lima di antaranya harus berstatus hak milik,sedangkan maskapai tidak berjadwal harus mengoperasikan tiga pesawat dan satu di antaranya berstatus milik.

Menurut Bayu,seharusnya perusahaan penerbangan bisa menunjukkan kepemilikan pesawat melalui skema sewa lalu beli (leased to purchase) atau membeli dengan mencicil (purchased by installment). “Jadi, tidak harus menunjukkan bill of sales (nota pembelian) karena biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pesawat secara kontan cukup besar,sedangkan sebagian besar maskapai kita masih menggunakan pola sewa,” ungkap Bayu kepada SINDO.

Sekretaris Jenderal INACA Tengku Burhanuddin menjelaskan, dukungan pemerintah baik itu dalam bentuk regulasi maupun pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan bisnis penerbangan di Tanah Air.Pasalnya, bisnis ini memberikan multiplier effect yang sangat besar untuk lapangan pekerjaan di Indonesia. “Bisnis penerbangan memberikan lapangan pekerjaan sebesar 10 kali lipat,misalnya dari 500.000 tenaga kerja yang berada di bawah INACA,maka akan membuka peluang usaha sebesar 10 kali lipat hingga 5 juta tenaga kerja,” kata Tengku Burhanuddin.

Dia menjelaskan,sumber daya manusia (SDM) dalam bisnis penerbangan tidak hanya terpaku pada usaha maskapai penerbangan. Namun,juga mencakup sarana dan prasarana pendukung penerbangan seperti kebandaraan,perawatan pesawat,dan banyak lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang yang notabene masih sedikit menggunakan teknologi, membutuhkan SDM bidang penerbangan yang banyak.

Emirsyah Satar menambahkan,dengan dibukanya persaingan antara perusahaan penerbangan di Indonesia seperti saat ini, menyebabkan adanya kompetisi bisnis secara sehat untuk menarik konsumen.Berbeda halnya pada saat usaha penerbangan masih dimonopoli oleh Garuda Indonesia yang menyebabkan tidak berkembangnya perusahaan penerbangan.

“Dalam lima tahun terakhir peningkatan pendapatan bisnis penerbangan selalu dalam bilangan dua digit, nilainya dua hingga tiga kali lipat dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional.Hal ini turut memengaruhi, pasalnya peningkatan ekonomi suatu bangsa juga memengaruhi mobilitas penduduknya,”

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/393584/